Kecemasan Iklim di Indonesia: Ketika Perubahan Lingkungan Mulai Masuk ke Kepala Kita
Perubahan iklim tidak hanya mengubah cuaca dan bentang alam. Ia juga mengubah cara manusia memandang masa depan. Di Indonesia, enam dari sepuluh orang mengatakan mereka lebih khawatir terhadap perubahan iklim dibandingkan setahun sebelumnya.


Ilustrasi kecemasan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan ketidakpastian lingkungan. (Sumber: Canva)
Perubahan iklim sering kali dibicarakan melalui angka: kenaikan suhu, emisi gas rumah kaca, luas hutan yang hilang, curah hujan, atau jumlah bencana.
Namun ada satu angka yang jarang masuk dalam pembicaraan tentang krisis iklim: berapa banyak orang yang mulai merasa khawatir terhadap masa depan lingkungan tempat mereka hidup?
Di Indonesia, jawabannya cukup besar.
Survei The Peoples’ Climate Vote 2024 menunjukkan 60 persen masyarakat Indonesia mengatakan mereka lebih khawatir terhadap perubahan iklim dibandingkan tahun sebelumnya. Survei yang diselenggarakan United Nations Development Programme (UNDP) bersama University of Oxford dan GeoPoll ini mencakup 77 negara dan menggunakan responden berusia 15 tahun ke atas. Untuk Indonesia, estimasi tingkat nasional memiliki margin of error hingga sekitar ±3 poin persentase.
Angka 60 persen tentu tidak berarti 60 persen masyarakat Indonesia mengalami gangguan kecemasan secara klinis.
Tetapi angka tersebut menunjukkan sesuatu yang penting: perubahan iklim semakin masuk ke dalam kesadaran dan kekhawatiran masyarakat.
Dan kekhawatiran itu tidak muncul tanpa alasan.
Iklim bukan lagi sesuatu yang jauh
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada kondisi alam. Pertanian bergantung pada musim dan ketersediaan air. Nelayan bergantung pada laut dan cuaca. Masyarakat di sekitar hutan bergantung pada sumber daya alam. Kota-kota menghadapi risiko banjir, panas ekstrem, dan gangguan kualitas udara.
Ketika pola lingkungan berubah, dampaknya langsung menyentuh kehidupan sehari-hari.
Kekeringan dapat berarti berkurangnya air dan terganggunya pertanian. Hujan ekstrem dapat memicu banjir dan longsor. Musim kering yang panjang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Gelombang panas dapat meningkatkan tekanan terhadap kesehatan masyarakat.
Pada Juli 2026, misalnya, Kementerian Kesehatan bersama WHO meluncurkan KATALIS-HEAT untuk memahami dan merespons dampak kesehatan akibat cuaca panas ekstrem di Indonesia. Program tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap risiko kesehatan akibat panas, termasuk proyeksi bertambahnya kejadian hari panas di masa mendatang.
Artinya, perubahan iklim semakin sulit dipisahkan dari persoalan kesehatan dan keselamatan manusia.
Termasuk kesehatan mental.
Ketika bencana meninggalkan rasa takut
Bencana memiliki dua wajah.
Wajah pertama terlihat jelas: rumah rusak, hutan terbakar, lahan gagal panen, jalan terputus, atau fasilitas umum hancur.
Wajah kedua tidak selalu terlihat.
Ia berupa rasa takut ketika hujan turun setelah pernah mengalami banjir. Kekhawatiran ketika melihat asap dari kejauhan. Kecemasan seorang petani ketika musim hujan datang terlambat. Atau kegelisahan orang tua ketika cuaca semakin panas dan anak-anak harus beraktivitas di luar rumah.
WHO mencatat bahwa banjir, kekeringan berkepanjangan, gelombang panas, kebakaran, dan bencana lainnya dapat berkaitan dengan berbagai persoalan kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, trauma, dan post-traumatic stress disorder (PTSD). Dampaknya juga dapat muncul secara tidak langsung melalui kehilangan penghidupan, kekurangan pangan dan air, kerusakan infrastruktur, hingga perpindahan penduduk.
Karena itu, pemulihan bencana tidak cukup hanya menghitung berapa rumah yang telah dibangun kembali.
Ada pertanyaan lain yang perlu diajukan:
Apakah masyarakat sudah merasa aman kembali?
Eco-anxiety: cemas karena lingkungan berubah
Dalam literatur kesehatan mental dan lingkungan, muncul istilah eco-anxiety atau kecemasan ekologis.
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, atau rasa kehilangan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan dan ancaman perubahan iklim.
Ada pula istilah solastalgia, yang menggambarkan tekanan emosional ketika lingkungan tempat seseorang tinggal mengalami perubahan atau kerusakan, sementara orang tersebut masih berada di dalam lingkungan itu.
Hutan yang berubah menjadi lahan terbuka. Sungai yang semakin tercemar. Pantai yang terus mengalami abrasi. Lanskap yang berubah setelah kebakaran.
Semua itu bukan hanya perubahan ekologis.
Bagi sebagian masyarakat, perubahan tersebut dapat menjadi pengalaman kehilangan.
Namun, penting untuk membedakan eco-anxiety dari gangguan kecemasan klinis. Kecemasan terhadap krisis iklim bukan diagnosis gangguan mental tersendiri. Bahkan, WHO melihat kekhawatiran terhadap perubahan iklim dapat menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk membangun ketangguhan dan melakukan tindakan kolektif.
Dengan kata lain, cemas tidak selalu berarti lemah.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kecemasan berubah menjadi ketidakberdayaan.
Dari kecemasan menuju tindakan
Di sinilah hasil survei The Peoples’ Climate Vote 2024 menjadi menarik.
Jika 60 persen masyarakat Indonesia mengatakan mereka lebih khawatir terhadap perubahan iklim dibandingkan tahun sebelumnya, 65 persen juga mendukung upaya melindungi dan memulihkan alam. Dukungan tersebut mencakup tindakan seperti perlindungan alam, pemulihan ekosistem, penanaman pohon, dan perlindungan satwa.
Artinya, kekhawatiran tidak otomatis menghasilkan sikap pasif.
Justru terdapat peluang untuk mengubah kecemasan menjadi tindakan.
Survei yang sama menunjukkan 82 persen responden Indonesia mendukung peningkatan perlindungan masyarakat dari kejadian cuaca ekstrem, sementara 86 persen mendukung agar komitmen negaranya terhadap penanganan perubahan iklim diperkuat.
Angka-angka tersebut memperlihatkan adanya jarak yang menarik antara rasa khawatir dan kemampuan bertindak.
Masyarakat mungkin cemas terhadap perubahan iklim. Tetapi pada saat yang sama mereka juga menginginkan perlindungan yang lebih baik dan tindakan yang lebih kuat.
Kecemasan, dalam konteks ini, dapat menjadi sinyal sosial bahwa masyarakat melihat adanya risiko yang membutuhkan respons.
Yang dibutuhkan bukan sekadar informasi, tetapi rasa mampu
Masalah muncul ketika masyarakat hanya menerima kabar tentang bencana tanpa mengetahui apa yang dapat mereka lakukan.
Setiap hari media sosial menghadirkan gambar banjir, kebakaran hutan, gelombang panas, kekeringan, dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Informasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran. Tetapi paparan terus-menerus terhadap bencana tanpa pengetahuan tentang solusi dapat menimbulkan rasa tidak berdaya.
Masyarakat akhirnya tahu bahwa masalahnya besar, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana.
Karena itu, literasi iklim menjadi penting.
Literasi iklim bukan sekadar mengetahui bahwa bumi sedang memanas. Masyarakat perlu memahami hubungan antara perubahan iklim, penggunaan lahan, hutan, air, pangan, kesehatan, dan risiko bencana.
Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, misalnya, masyarakat perlu memahami bahwa hotspot adalah indikasi anomali termal yang masih memerlukan verifikasi. Informasi mengenai risiko kebakaran juga perlu dibedakan dari informasi tentang kebakaran yang benar-benar telah terjadi.
Pemahaman semacam ini dapat mengurangi kepanikan sekaligus meningkatkan kewaspadaan.
Menariknya, hanya 54 persen responden Indonesia dalam survei tersebut yang mendukung peningkatan pendidikan perubahan iklim di sekolah.
Angka ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Indonesia bukan hanya bagaimana membuat masyarakat peduli terhadap iklim, tetapi juga bagaimana menjadikan pengetahuan iklim lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Hutan bukan hanya penyerap karbon
Dalam konteks Indonesia, pembicaraan mengenai perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari hutan dan penggunaan lahan.
Deforestasi dan perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu sumber penting emisi gas rumah kaca Indonesia. Karena itu, perlindungan hutan, restorasi gambut, dan rehabilitasi lahan terdegradasi memiliki fungsi ganda: mengurangi emisi sekaligus menjaga sistem ekologis yang menopang kehidupan masyarakat.
Namun, perlindungan alam juga memiliki dimensi psikologis.
Hutan yang sehat menyediakan lebih dari sekadar karbon yang tersimpan. Ia menyediakan air, pangan, ruang hidup, identitas budaya, dan rasa keterhubungan manusia dengan lingkungannya.
Ketika ekosistem rusak, yang hilang bukan hanya fungsi ekologis.
Sebagian rasa aman masyarakat juga dapat ikut hilang.
Karena itu, pemulihan ekosistem seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proyek lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari membangun ketahanan sosial.
Indonesia membutuhkan resiliensi, bukan masyarakat yang tidak pernah takut
Kita tidak mungkin membangun masyarakat yang sama sekali tidak takut terhadap bencana.
Dan mungkin memang tidak perlu.
Rasa takut dapat membuat seseorang mempersiapkan diri. Kekhawatiran dapat mendorong masyarakat memperhatikan lingkungan. Pengalaman buruk dapat membuat komunitas menjadi lebih siap menghadapi bencana berikutnya.
Yang dibutuhkan adalah resiliensi—kemampuan untuk menghadapi tekanan, beradaptasi, pulih, dan tetap mampu mengambil keputusan.
WHO menekankan pentingnya dukungan berlapis dalam menghadapi dampak psikososial bencana: mulai dari dukungan keluarga dan komunitas, pelayanan kesehatan primer, hingga layanan kesehatan mental yang lebih khusus.
Dalam konteks perubahan iklim, pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena tekanan ekologis kemungkinan tidak datang sebagai satu kejadian tunggal.
Ia dapat datang berulang.
Kekeringan tahun ini. Banjir tahun depan. Kebakaran setelah musim kering. Gelombang panas yang semakin sering.
Bencana yang berulang dapat menciptakan masyarakat yang bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara psikologis.
Krisis iklim juga merupakan krisis rasa aman
Angka 60 persen dari The Peoples’ Climate Vote 2024 seharusnya tidak dibaca semata sebagai statistik tentang orang yang takut terhadap perubahan iklim.
Ia dapat dibaca sebagai sinyal tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang masa depan lingkungannya.
Masyarakat melihat perubahan.
Masyarakat mengalami cuaca ekstrem.
Masyarakat melihat hutan berubah.
Masyarakat menghadapi banjir, kekeringan, kebakaran, panas ekstrem, dan berbagai tekanan ekologis.
Dan semakin banyak orang mulai bertanya: apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertanyaan itu tidak harus dijawab dengan ketakutan.
Ia perlu dijawab dengan pengetahuan, perlindungan, kebijakan yang kuat, komunitas yang tangguh, dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut bertindak.
Sebab, tujuan menghadapi perubahan iklim bukan menciptakan masyarakat yang tidak pernah merasa cemas.
Tujuannya adalah membangun masyarakat yang mampu mengubah kecemasan menjadi kesiapsiagaan, kepedulian menjadi tindakan, dan rasa kehilangan menjadi alasan untuk menjaga apa yang masih tersisa.
Pada akhirnya, menjaga hutan, memulihkan gambut, melindungi sungai, dan mengurangi risiko bencana bukan hanya pekerjaan untuk menyelamatkan lingkungan.
Itu juga pekerjaan untuk menjaga ketenangan manusia yang hidup di dalamnya.
Referensi:


Robi Deslia Waldi, S.Hut., M.Si
Direktur Ekskutif Yayasan Riung Rimbaraya Indonesia
Staff Regional Fire Management Resource Center - Southeast Asia
Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan
admin@rimbarayaindonesia.or.id
